SRMI: Wali kota pengecut, hanya berani di media

foto:http://www.berdikarionline.com

PEKANBARU (Pepos)- Terkait rapat muspida yang dilakukan walikota firdaus ST MT kemarin, yang hasilnya meminta dinas pasar dan satpol PP bertindak tegas terhadap
pedagang kali lima ditaman kota yang di komando oleh Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI). Dan akan menurunkan satuan sebanyak mungkin dari satpol PP provinsi dan
satuan polisi untuk mengamankan dan melarang pedagang masuk ke area taman kota. "Tindakkan tegas ini, perlu dilakukan untuk ketertipan dan keindahan kota kita" ujar
walikota kemarin.

Sementara itu, pihak SRMI sendiri yang temui Pekanbaru Pos dikantornya jalan takri no:2, melalui Sekretaris dewan kota SRMI Pekanbaru, Akhiardi menanggapi santai
terhadap keputusan walikota tersebut,"Walikota pengecut, hanya berani lewat media, coba kalau berani berhadapan langsung dengan pedagang, duduk dan mencari solusi
bersama" Ujarnya. Jumat (21/12)

Ibu Hamil incar tanggal 12-12-2012 untuk melahirkan

M.Rahino tampak bahagia atas kelahiran anak ke tiganya di tanggal 12-12-2012
 foto : Didi Wirayuda

PEKANBARU (Pepos)- Fenomena tanggal 12-12-12 dimanfaatkan para orang tua hamil untuk melahirkan anaknya. Tanggal yang jatuh pada hari ini merupakan tanggal yang unik. Tak sedikit orang tua yang ingin anaknya lahir pada tanggal cantik itu baik disengaja maupun tidak.

Kabar bahagia datang dari pasangan keluarga M.Rahino Spd dan Fadillah Machfud, warga rumbai, jalan kartika, no:10 c ini melahirkan buah hati ketiga mereka dengan selamat pagi tadi, Rabu (12/12/2012) pukul 09:29 Wib dengan operasi caesar di Rumah sakit Eka Hospital.

Titi : Pemerintah seperti tidak serius menangani masalah banjir

Lokasi banjir tabek gadang, panam Foto: Riau Pos

Panam (Pepos)- Semakin pesatnya pembangunan di Panam, tidak didukung oleh tata ruang yang baik, ini terlihat banyaknya ruko yang harusnya menggunakan batako dihalamannya, karena tidak ada pengawasan pihak terkait ruko-ruko di semen permanen pemiliknya, dan jika hujan, airnya tidak meresap ke tanah,melainkanlangsung menuju jalan-jalan, hal ini yang menyebabkan banjir disejumlah daerah kota pekanbaru.

Wawako Tanggapi Santai Soal PKL

Pedagang kaki lima pasat cut nyak dien pada malam hari   Foto: DIDI WIRAYUDA

Pekanbaru (Pepos)- Terkait demo ratusan PKL di gedung DPRD Kota Pekanbaru, senin (03/12) yang isinya menuntut DPRD Riau ikut memperjuangkan nasin para PKL, serta akan melakukan tindakkan hukum atas kontrak politik yang dilakukan Firdaus ST MT dengan para perwakilan pasar semasa masih menjadi calon walikota dulu, ini seperti balasan terhadap statment Walikota Firdaus ST MT beberapa waktu lalu, yang mengancam pedagang bandel dengan UU No: 38 tahun 2004, pasal 68 ayat 1, 2, 3 dengan ancaman kurungan dan denda.

Terhadap aksi itu, walikota Firdaus ST MT melalui wakil Walikota Ayat Cahyadi enggan berkomentar banyak," Saya belum dapat surat dari DPRD terkait hal itu" Katanya saat di temui Pekanbaru 
Pos, Selasa (04/12)

UU Keperawatan Mendesak Untuk di Terbitkan

seminar Isue UU Keperawatan di Hotel Pangeran, Minggu (09/12) Foto: Didi Wirayuda

PEKANBARU (Pepos)- Tugas perawat kesehatan yang notabene sebagai tangan panjang dokter sering berada pada posisi terjepit. Jika terjadi kesalahan atau malpraktek, maka lebih sering ditimpakan pada perawat, karena memang batasan-batasan jelas aturan keperawatan belum ada.

Hal itu diungkapkan, Sekjen Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadillah SKP SH MH Kes dalam seminar nasional tentang issue terkini RUU keperawatan dan kebijakkan keperawatan di kementerian kesehatan Republik Indonesia, di Hotel Pangeran, Minggu (09/12).

Akar Demo Tuntut Janji Pendidikan Gratis Walikota

Aksi Akademik Rakyat (Akar) depan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Foto: Didi Wirayuda

PEKANBARU (Pepos)- Sehubungan dengan hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia, puluhan anggota dari Akademik Rakyat (Akar) turun kejalan dengan melakukan aksi demo tepat didepan kantor walikota, menuntut walikota Firdaus ST MT atas janji kampanyenya untuk menggratiskan pendidikan 12 tahun dikota Pekanbaru,Senin (10/12).

Aksi ini dilakukan dikarenakan banyaknya laporan dari masyarakat, terhadap pungutan-pungutan yang dilakukan sekolah terhadap siswa, baik berupa uang buku, uang ujian dan modus lainnya, dan ini termasuk kedalam pelanggaran HAM di bidang pendidikan, Hal ini membuat keprihatinan, khususnya masyarakat ekonomi lemah.