Akar Demo Tuntut Janji Pendidikan Gratis Walikota

Aksi Akademik Rakyat (Akar) depan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Foto: Didi Wirayuda

PEKANBARU (Pepos)- Sehubungan dengan hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia, puluhan anggota dari Akademik Rakyat (Akar) turun kejalan dengan melakukan aksi demo tepat didepan kantor walikota, menuntut walikota Firdaus ST MT atas janji kampanyenya untuk menggratiskan pendidikan 12 tahun dikota Pekanbaru,Senin (10/12).

Aksi ini dilakukan dikarenakan banyaknya laporan dari masyarakat, terhadap pungutan-pungutan yang dilakukan sekolah terhadap siswa, baik berupa uang buku, uang ujian dan modus lainnya, dan ini termasuk kedalam pelanggaran HAM di bidang pendidikan, Hal ini membuat keprihatinan, khususnya masyarakat ekonomi lemah.


Ketua Akademik rakyat, Adi kuswanto mengatakan ingin mengkampanyekan secara politik, bahwa hak pendidikan gratis, masih banyak yang belum merasakan, ini di sebabkan lepasnya tanggung jawab dari pemerintah kota pekanbaru,"Pendidikan mulai di kormesilkan, bukan lagi tempat untuk mendidik anak bangsa, tapi sudah seperti Mal, tempat untuk menghasilkan uang dan keuntungan, bahkan berdagang" Ungkap Adi Kepada Pekanbaru Pos.

"Ini sesuai dengan pancasila kita yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, juga UU 1945 pasal 34 dan 31, masih banyak permasalahan pendidikan kota pekanbaru, membuat kita miris, ada kasus siswa yang tidak bisa ikut ujian, karena belum bayar SPP, dan ada juga ijazah yang ditahan, hingga tidak bisa bekerja, dikarenakan masih menunggang SPP dengan pihak sekolah" Ujar Adi lagi.

"Kami berharap agar dinas pendidikan, lebih tanggap, mengerti, kalau perlu langsung turun ke sekolah-sekolah, karena banyak masyarakat miskin kota pekanbaru yang bersekolah di swasta, bukan karena mereka bodoh, tapi karena terbatasnya pendidikan negeri yang disediakan pemerintah" Katanya.

"Kita masyarakat riau mendukung pemerintah, selagi kebijakkan itu mendukung masyarakat kecil, tapi jika tidak, rakyat akan melakukan aksi-aksi seperti ini"Tutupnya.

Setelah puas menyampaikan orasinya, di tugu selais, tepat di depan kantor walikota, massa berpindah menuju dinas pendidikan, dengan di kawal puluhan polisi, sesampai disana, massa kembali menyampaikan orasinya, langsung dengan kepala dinas pendidikan kota Pekanbaru

Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Prof, Dr.Zulfadil.SE MBA mengatakan akan melanjuti temuan dari Akademik Rakyat, dan akan menegur sekolah-sekolah yang nakal,"saya mengerti dan pahami tentang permasalahan-permasalahan pendidikan dikota Pekanbaru" Katanya.

Pada tahun 2012, ABPD kota Pekanbaru, yang nilai lebih kurang 1,7 triliun, itu di alokasikan kepada dinas pendidikan, lebih kurang 636 miliar, itu lebih kurang 37 persen, kemudian dari data beasiswa yang diberikan dinas pendidikan,ada 13 macam item, bantuan siswa miskin, 360 ribu persiswa pertahun, beasiswa sistem penunjang dana bos, dan lainnya, jumlah siswa yang menerimanya 14268 orang,"jadi kalau masih ada siswa miskin yang belum dapat, atau terbatas, nanti kedepan kita perhatikan lagi" Kata Kepala Dinas Pendidikan.

Nanti 2013 Pemko akan berikan bantuan, diluar dari bantuan pemerintah pusat, dalam bentuk seragam, buku, dan alat tulis kepada siswa kurang mampu, senilai 4 miliar, untuk 10.000 siswa, yang selama ini belum ada, ini melengkapi bantuan-bantuan selama ini,"kita komitmen untuk pendidikan, dan akan kita buktikan" Janji Zulfadil.

Untuk sekolah sd negeri di Pekanbaru ada 87, smp 36, sma 14, smk 7, dan sekolah-sekolah swasta,"Nah kalau ada sekolah-sekolah nakal, guru dan siswa yang tidak mendapatkan bantuan, silahkan laporkan kepada kami" katanya lagi.

Ia menambahkan pengawasan pendidikan ini, harus sama-sama dilakukan,"insyaallah, saya bersama seluruh staf, di dinas pendidikan, termasuk UPTD, pengawas, guru, kepala sekolah, secara bertahap kita akan buat komitmen,bagaimana mereka, menyelengrakan proses belajar dengan baik, menjalankan sekolah, dengan prinsip transpransi, dan aspirasi dari semua pihak akan kita perhatikan" Ujarnya.

Menurut perwako 2012, tidak dibenarkan adanya pungutan, kalau swasta pemerintah tidak bisa interpensi, karena swasta biasanya ada uang pembangunan, dan pemerintah tidak bisa untukmengsubsidi sekolah-sekolah swasta tersebut,"kita berterima kasih dengan masukkan-masukkan dari masyarakat, karena ini sangat membantu kita" Katanya.

Kepala Dinas pendidikan mengatakan untuk pendidikan gratis 12 tahun itu sudah menjadi wacana nasional, ini tentu saja akan di terapkan, tapi belum bisa sampai ke tingkat SMP dan SMA, karena mengingat dana APBD terbatas,"kita gunakan untuk kebutuhan pendidikan yang lain, seperti untuk belanja pegawai, gaji guru pegawai, tunjangan personal, tunjangan profesi, tunjangan khusus, transport guru agama,  juga untuk fisik sekolah, kelas baru, rehap, sarana laboraterium, perpustakaan" tutupnya. Didi Wirayuda