Marketing Hotel se Pekanbaru Keluhkan SE MenPANRB

Pimpinan Redaksi Pekanbaru Pos Afni Zulkifli  foto bersama Asosiasi Marketing Hotel Pekanbaru, Foto Didi Wirayuda

Kami Para Karyawan Hotel Ini, Juga Rakyat

Laporan: Didi Wirayuda (Wartawan Pekanbaru Pos)

PEKANBARU (Pepos)--Sejak keluarnya Surat Edaran Menteri yang melarang rapat pemerintahan di hotel, tingkat hunian kamar atau Okupansi hotel di Pekanbaru anjlok luar biasa. Tidak hanya satu hotel, seluruh hotel di Kota Bertuah, mengalami penurunan okupansi hingga 70 persen. Kemarin, (5/3), para marketing hotel yang beroperasi di Pekanbaru dan sekitarnya, menyampaikan hal tersebut dalam diskusi bersama Pemimpin Redaksi Pekanbaru Pos, Afni Zulkifli.

 ''Banyak karyawan hotel yang terancam dirumahkan. Karena kondisinya sudah kritis sekali,'' kata Sekretaris Asosiasi Marketing Hotel Pekanbaru, Visy Octaviani dalam diskusi tersebut.

 Dalam diskusi yang berlangsung santai di Hotel Mutiara Merdeka itu, ada 15 perwakilan marketing dari berbagai hotel yang hadir. Diantaranya Wirman (Labersa Hotel), Jani (Gaja Hotel), Nur Afni (Paramita Hotel), Yurika (Winstar Hotel), Alfian (Premiere Hotel) dan Rinaldi (Grand Tjokro Hotel).
 Selain itu hadir pula Aman (Furaya Hotel), Desi Mairita (Akasia Hotel), Elvis Safran
(New Holliwood Hotel), Nindia dan Nelly (Zaira Hotel), Henny dan Devi (Grand Elite Hotel).
 ''Sejak surat edaran itu keluar November lalu, dampaknya luar biasa bagi seluruh hotel di Pekanbaru,'' kata Visy yang menjabat sebagai marketing hotel Mutiara Merdeka.

 ''Ini memang kebijakan pro rakyat. Tapi mematikan bisnis perhotelan. Para karyawan hotel inikan juga rakyat,'' kata visy diamini rekan-rekannya yang lain.

 Sebenarnya kata visy, beberapa waktu lalu mereka sudah bertemu dengan Staf ahli Gubernur Riau Zulkarnain Kadir. Pada mantan Sekwan DPRD Riau ini, mereka menyampaikan curahan hati tentang nasib perhotelan di Pekanbaru yang 'mati suri' karena SE Menteri.

 ''Kami sudah minta waktu kepada Pak Zulkadir, untuk bisa beraudensi dengan Pak Plt Gubri tentang nasib hotel-hotel di Pekanbaru ini,'' kata Visy.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Marketing Hotel Pekanbaru, Rinaldi mengaku larangan rapat di hotel, benar-benar memukul bisnis perhotelan.  Apalagi hotel-hotel di Pekanbaru, selama ini mendapatkan pemasukan bukan hanya dari hunian kamar, tapi juga dari agenda acara pemerintahan.

 Sebenarnya kata Rinaldi, pada pertemuan Munas PHRI, pemerintah berjanji akan merevisi SE MenPANRB tersebut. Namun hingga kini, tak kunjung ada petunjuk tekhnisnya.

 ''Tadinya dijanjikan Maret ini. Kami mendesak agar juknis revisi surat edaran itu segera dikeluarkan,'' kata Rinaldi.

 Sebenarnya kata Rinaldi, kesan hotel sebagai tempat ekslusif dan membuang-buang uang rakyat, jelas salah. Justru menggelar acara di hotel, akan jauh lebih efesien, praktis dan hemat.

 ''Apalagi kami juga melibatkan masyarakat pedagang sayur dan buah, untuk memenuhi kebutuhan dapur hotel. Sekarang sejak hotel sepi, nasib mereka juga ikut terancam. Karena kami harus berhemat juga,'' kata Rinaldi.

 Rinaldi pun berharap kalangan media khususnya Pekanbaru Pos, dapat menjadi mitra yang bisa menyampaikan berita berimbang kepada masyarakat.

 ''Karena bagaimanapun, ada seribu lebih karyawan yang menggantungkan nasib di bisnis perhotelan di kota ini,'' ungkap Rinaldi.

 Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Pimred Pekanbaru Pos Afni Zulkifli, mengaku dapat memahami kondisi kalangan dunia perhotelan.

 ''Sebagai media massa mitra dunia usaha di Pekanbaru, kami akan berupaya menyampaikan kondisi ini secara berimbang ke publik,'' kata Afni.

 ''Termasuk kepada para pengambil kebijakan. Mudah-mudahan saja ada aturan baru yang bisa menguntungkan semua pihak,'' tutupnya.(c/did)