Marketing Hotel se Pekanbaru Keluhkan SE MenPANRB

Pimpinan Redaksi Pekanbaru Pos Afni Zulkifli  foto bersama Asosiasi Marketing Hotel Pekanbaru, Foto Didi Wirayuda

Kami Para Karyawan Hotel Ini, Juga Rakyat

Laporan: Didi Wirayuda (Wartawan Pekanbaru Pos)

PEKANBARU (Pepos)--Sejak keluarnya Surat Edaran Menteri yang melarang rapat pemerintahan di hotel, tingkat hunian kamar atau Okupansi hotel di Pekanbaru anjlok luar biasa. Tidak hanya satu hotel, seluruh hotel di Kota Bertuah, mengalami penurunan okupansi hingga 70 persen. Kemarin, (5/3), para marketing hotel yang beroperasi di Pekanbaru dan sekitarnya, menyampaikan hal tersebut dalam diskusi bersama Pemimpin Redaksi Pekanbaru Pos, Afni Zulkifli.

 ''Banyak karyawan hotel yang terancam dirumahkan. Karena kondisinya sudah kritis sekali,'' kata Sekretaris Asosiasi Marketing Hotel Pekanbaru, Visy Octaviani dalam diskusi tersebut.

 Dalam diskusi yang berlangsung santai di Hotel Mutiara Merdeka itu, ada 15 perwakilan marketing dari berbagai hotel yang hadir. Diantaranya Wirman (Labersa Hotel), Jani (Gaja Hotel), Nur Afni (Paramita Hotel), Yurika (Winstar Hotel), Alfian (Premiere Hotel) dan Rinaldi (Grand Tjokro Hotel).
 Selain itu hadir pula Aman (Furaya Hotel), Desi Mairita (Akasia Hotel), Elvis Safran
(New Holliwood Hotel), Nindia dan Nelly (Zaira Hotel), Henny dan Devi (Grand Elite Hotel).

Rapat Boleh diadakan di Hotel, Asalkan ?

Pimpinan Redaksi Pekanbaru Pos Afni Zulkifli serius mendengarkan keluhan Asosiasi Marketing Hotel Pekanbaru, Foto Didi Wirayuda

Hotel-hotel mendadak sepi sejak keluarnya Surat Edaran (SE) menteri. Larangan rapat pemerintah di hotel, benar-benar menghantam bisnis perhotelan. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tak terhindarkan. Pro kontra pun mencuat. Secercah kabar baik 'dibocorkan' oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Sementara Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, juga tengah bersiap-siap menyampaikan keberatan.

Laporan: Tim Pekanbaru Pos

Pemerintah pusat disebut akan merevisi kebijakan yang melarang pegawai negeri sipil (PNS) untuk menggelar rapat di hotel. Gubernur Jatim Soekarwo memastikan bahwa kebijakan untuk merevisi itu kini sedang dikaji.

 ''Saya mengetahui itu waktu saya memiliki agenda bertemu dengan Mendagri di Maluku pada 27 Februari lalu,'' kata Soekarwo, dilansir Radar Surabaya (Grup Jawa Pos National Network), Rabu (4/3).

Hunian Turun Drastis, Bisnis Hotel di Pekanbaru Kritis

Tingkat Okupansi Perhotelan di Pekanbaru, sejak bulan januari 2015 menurun dengan kisaran 30 persen

Laporan : Didi Wirayuda (Wartawan Pekanbaru Pos)

PEKANBARU (Pepos)-Surat Edaran (SE) Menpan RB No 11 Tahun 2014 tentang pembatasan kegiatan atau rapat di hotel kian berdampak pada perhotelan yang ada di Pekanbaru. Hal ini membuat Asosiasi Marketing Hotel Pekanbaru mengirim surat kepada Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman pada 26 Februari 2015.

"Ini bentuk curhatan kita, agar di dengar oleh Presiden Jokowi di pusat sana,"Ungkap Ketua Asosiasi Marketing Hotel Pekanbaru, Rinaldi melalui Sekretarisnya Visy Octaviani, Selasa (3/3) kepada Pekanbaru Pos.

MUI Pekanbaru Nyatakan, MLM Q-Net Haram

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pekanbaru, Prof Dr Ilyas Husti MA

Laporan : Didi Wirayuda (Wartawan Pekanbaru Pos)

PEKANBARU (Pepos)-Suaranya mendadak meninggi diseberang telfon, saat mendapat kabar jika Bisnis Multi Level Marketing QNET banyak memakan korban di Pekanbaru. Apalagi mayoritas korbannya merupakan mahasiswa dan orang orang tidak mampu, yang dipaksa untuk menjual harta bendanya untuk bisa bergabung ke bisnis ini.

"Itu jelas penipuan, dalam Islam ini haram,"Berang Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pekanbaru, Prof Dr Ilyas Husti MA, kepada Pekanbaru Pos, Minggu (1/3) saat dimintai tanggapannya terkait penipuan MLM Q-Net yang akhir akhir ini meresahkan masyarakat Kota Pekanbaru.